Komisi VI DPR Setujui Usulan APBN-P Kemendag Rp 400 Miliar

12-07-2011 / KOMISI VI

Komisi VI DPR menerima dan menyetujui usulan APBN-P Tahun Anggaran 2011 Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp 400 Miliar. "Anggaran, dan penghematannya dapat disetujui dan prioritas anggaran diarahkan untuk infrastruktur," jelas anggota Bangar Komisi VI DPR  Gde Sumanjaya Linggih dari Fraksi Partai Golkar, saat Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, di Gedung Nusantara I, Senin, (11/7).

Komisi VI DPR juga dapat menerima dan menyetujui anggaran dari hasil penghematan anggaran Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp. 94 Miliar yang rincian programnya akan dibahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya.

Pada kesempatan itu, Nasril bahar (F-PAN) menyoroti perlu segera dievaluasi fokus infrastruktur untuk daerah terkait  program percepatan perdagangan dalam negeri. "Jangan daerah-daerah tertentu saja yang memperoleh anggarannya," tambahnya.

Dalam kesimpulannya, Komisi VI DPR menerima dan menyetujui usulan APBN-P tahun anggaran 2011 KPPU sebesar Rp. 6 Miliar yang rinciannya akan dibahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya .

Komisi VI DPR juga menerima dan menyetujui realokasi anggaran dari hasil penghematan anggaran KPPU sebesar Rp. 13 Miliar. (si)/foto:iw/parle.

BERITA TERKAIT
Subardi: RUU BUMN Dorong BUMN Makin Lincah Hadapi Tantangan Global
03-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI bersama pemerintah menyetujui rancangan RUU tentang Perubahan UU Badan Usaha Milik Negara (RUU...
Revisi UU BUMN Percepat Pembentukan BPI Danantara, Temasek Singapura Versi Indonesia
01-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI bersama dengan Pemerintah telah mengambil keputusan tingkat I terkait dengan RUU tentang Perubahan...
Revisi UU BUMN, Perempuan dan Penyandang Disabilitas Berpeluang Duduki Jabatan Strategis
01-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eko Hendro Purnomo membacakan 11...
Herman Khaeron: Bentuk BPI Danantara, Revisi UU BUMN Berdampak Besar pada Sektor Investasi
01-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)...